InfoPenguasa.com – Ridwan Kamil, bakal calon gubernur DKI Jakarta, melontarkan gagasan kontroversial terkait penataan kawasan kumuh di ibu kota. Dalam acara yang diselenggarakan Ruang Muda dengan tema “Harapan Anak Muda untuk Pemerintahan Baru” di M Bloc Space Jakarta Selatan pada Selasa lalu, Kamil mengusulkan konsep “satu kecamatan satu arsitek.”
Menurut Kamil, konsep ini bertujuan untuk membawa perubahan besar pada kawasan-kawasan kumuh yang selama ini menjadi salah satu wajah negatif Jakarta. “Saya punya gagasan satu kecamatan satu arsitek, sehingga yang keren tidak hanya Sudirman-Thamrin,” ujar Kamil, menggambarkan harapannya agar setiap kecamatan di Jakarta mendapat perhatian arsitektur yang layak.
Gagasan ini menekankan penugasan arsitek profesional dari lembaga-lembaga terkemuka untuk masing-masing kecamatan. Kamil mengklaim bahwa para arsitek tersebut akan bertanggung jawab atas penataan kawasan kumuh dan perbaikan trotoar. Namun, ide ini menuai kritik dari berbagai pihak yang meragukan efektivitasnya.
Kritikus berpendapat bahwa pendekatan ini terlalu simplistik dan tidak mempertimbangkan kompleksitas masalah yang dihadapi Jakarta. “Masalah kawasan kumuh di Jakarta bukan hanya soal desain arsitektur, tetapi juga menyangkut aspek sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang lebih mendalam. Tidak cukup hanya dengan menempatkan arsitek di tiap kecamatan untuk menyelesaikan masalah ini,” kata seorang ahli perencanaan kota yang enggan disebutkan namanya.
Baca juga: Klarifikasi dari Istana Pastikan Presiden Jokowi Tidak Akan Melakukan Reshuffle Kabinet
Dalam jangka waktu lima tahun kepemimpinan, Kamil berharap masalah kawasan kumuh dapat teratasi. Namun, beberapa pihak mencurigai bahwa gagasan ini lebih merupakan upaya untuk menarik perhatian menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024 daripada solusi yang sudah teruji.
“Jangan dikit-dikit semuanya harus gubernur, karena visi saya bereskan masalah itu, satu harus desentralisasi,” ujar Kamil, menegaskan bahwa dia ingin mengalihkan sebagian tanggung jawab dari tingkat gubernur ke tingkat kecamatan.
Beberapa kalangan menilai bahwa gagasan tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan nyata Jakarta. Salah satu kritik utama adalah bahwa gagasan ini tidak menyentuh akar masalah, seperti perencanaan tata ruang yang komprehensif, penegakan hukum terkait pembagian zona, dan pemantauan yang konsisten. Selain itu, ada juga kekhawatiran mengenai kemungkinan ketidaksesuaian antara desain arsitektural dengan kebutuhan dan karakter lokal setiap kecamatan.
Dalam acara yang sama, Kamil juga meminta untuk dipanggil “Bang Emil” sebagai bentuk penyesuaian dengan karakter masyarakat Jakarta. Permintaan ini dianggap sebagai upaya strategis untuk lebih dekat dengan pemilih Jakarta menjelang Pilkada.
Selain itu, pada Senin (18/8), sebanyak 12 partai politik secara resmi menandatangani piagam dukungan untuk Ridwan Kamil dan Suswono sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2024. Partai-partai tersebut, yang tergabung dalam Koalisi Jakarta Baru untuk Jakarta Maju, meliputi Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Garuda, Partai Gelora, Partai Perindo, dan Partai Persatuan Pembangunan.
Dalam deklarasi dukungan tersebut, Kamil juga menyampaikan janjinya untuk mengatasi masalah banjir dan polusi udara di Jakarta. Namun, ada kekhawatiran bahwa janji-janji ini mungkin tidak cukup konkret dan lebih bersifat umum.
Beberapa kritik juga menyebutkan bahwa Kamil perlu lebih fokus pada masalah yang lebih mendasar seperti polusi, stres pekerja akibat mobilitas yang tidak efisien, dan ketidaknyamanan akibat jarak antara tempat tinggal dan tempat kerja. Mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan yang lebih holistik dan bukan sekadar inovasi kosmetik.
Dengan semua kritik dan tantangan yang ada, gagasan Ridwan Kamil untuk “satu kecamatan satu arsitek” tetap menjadi topik kontroversial menjelang Pilkada. Apakah ide ini benar-benar akan membawa perubahan signifikan atau hanya menjadi strategi politik belaka, waktu yang akan membuktikan.
Sumber: Antaranews.
