InfoPenguasa.com – Nasib tenaga honorer kembali menjadi sorotan setelah Ketua Forum Honorer K2 Kabupaten Raha, Ali Sabara, menagih janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengangkat tenaga non-ASN melalui jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ali Sabara mengkritik keras pemerintah yang dianggapnya selalu memberikan harapan palsu kepada para honorer.
Ali Sabara, dalam pernyataannya kepada JPNN pada Selasa (6/8), mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemerintah yang sering kali hanya memberikan angin segar kepada honorer namun kemudian pura-pura lupa akan janji tersebut. “Ingat, honorer K2 khususnya dan tenaga non-ASN umumnya sudah bekerja dari pagi sampai waktu yang tidak terbatas, apalagi usia mereka tidak muda lagi,” kata Ali.
Ia juga mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan nasib para honorer. Menurutnya, apa salahnya jika pemerintah melukis kebaikan yang akan dikenang sepanjang hayat. “Jangan melukis kepahitan yang akan membuat orang menghujat kerja pemerintah,” tegas Ali.
Ali menekankan pentingnya peran honorer dalam birokrasi. Ia mencontohkan bagaimana pekerjaan administrasi, yang tanpa bantuan tenaga honorer, tidak akan bisa berjalan tepat waktu. “Guru mencerdaskan anak-anak bangsa, tenaga kesehatan melayani masyarakat dengan sabar. Seharusnya mereka diberi apresiasi atas semua kerjanya,” ujar Ali.
Ali juga meminta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Azwar Anas, untuk tidak menutup mata terhadap kondisi honorer. Ia menilai terlalu banyak janji yang diucapkan oleh MenPAN-RB, namun tidak ada realisasi yang jelas. “Terlalu banyak janji yang diucapkan Menteri Anas,” katanya.
Selain itu, Ali juga mengkritik Komisi II DPR RI yang dianggapnya kurang memperjuangkan nasib honorer yang telah puluhan tahun mengabdi seperti honorer K2. “Honorer jangan dijadikan musuh, tetapi dirangkul sebagai mitra kerja. Mereka lebih berpotensi daripada pemula yang baru mencari kerja,” lanjut Ali.
Baca juga: Kapolri Listyo Sigit Optimis Pengungkapan Sosok T dalam Kasus Judi Online
Menurutnya, honorer sudah memiliki banyak pengalaman dalam dunia kerja dan bahkan mengajari pegawai baru. Oleh karena itu, sudah sepantasnya honorer mendapatkan apresiasi khusus atas kontribusi mereka terhadap operasional di masing-masing instansi.
Ali juga menyentil isi pidato Presiden Jokowi pada setiap peringatan Kemerdekaan RI yang selalu memberikan apresiasi untuk ASN, TNI, dan Polri. Ia menanyakan mengapa tahun ini presiden tidak memberikan apresiasi serupa kepada honorer. “Apa salahnya tahun ini presiden juga memberikan apresiasi kepada honorer berupa hadiah di akhir jabatan presiden yang sisa 3 bulan lagi,” katanya.
Ali mendesak Presiden Jokowi untuk segera membuka pendaftaran PPPK 2024 dan mengangkat seluruh honorer, khususnya honorer K2, menjadi PPPK. Menurutnya, hal ini akan menjadi tanda bahwa Presiden Jokowi peduli terhadap nasib honorer. “Sebagai tanda Bapak Jokowi peduli nasib honorer, karena sampai saat ini masih banyak yang belum merdeka,” pungkasnya.
Kecewa terhadap lambannya realisasi janji pemerintah, Ali Sabara dan para honorer berharap ada tindakan konkret dalam waktu dekat. Ali menekankan bahwa honorer bukan hanya pekerja biasa, melainkan tulang punggung dari birokrasi yang ada. Tanpa mereka, banyak pekerjaan administrasi dan operasional di instansi pemerintah tidak akan berjalan dengan baik.
Honorer K2 yang telah mengabdi selama puluhan tahun mengharapkan pengakuan dan keadilan atas dedikasi mereka. Menurut Ali, pemerintah harus segera mengambil langkah nyata untuk memperbaiki kondisi ini, bukan hanya sekadar memberikan janji-janji manis yang tidak pernah terealisasi.
Dengan desakan yang semakin kuat dari para honorer dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan pemerintah dapat segera merealisasikan janji-janji yang telah diucapkan. Ali Sabara menegaskan bahwa nasib honorer tidak boleh lagi diabaikan dan sudah saatnya mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah.
Berbagai kritik yang disampaikan Ali Sabara mencerminkan ketidakpuasan yang mendalam dari para honorer terhadap pemerintah. Jika tidak segera diatasi, ketidakpuasan ini dapat berdampak negatif terhadap kinerja birokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, langkah cepat dan tepat dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan ini.
Dengan janji-janji yang terus diucapkan untuk menjadi PPPK, harapan honorer untuk mendapatkan kepastian status dan kesejahteraan menjadi semakin tinggi. Namun, tanpa tindakan nyata dari pemerintah, harapan ini bisa saja menjadi kekecewaan yang mendalam dan berdampak buruk bagi moral dan motivasi para honorer. Sebagai penutup, Ali Sabara berharap pemerintah dapat segera menindaklanjuti desakan ini dan memberikan kepastian yang diharapkan para honorer.
Sumber: JPNN.
