InfoPenguasa.com – Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, secara tajam mengkritik pemerintah terkait kebuntuan dalam penanganan kasus diretasnya Pusat Data Nasional (PDN). Kritik tersebut diutarakan dalam rapat antara Komisi I DPR, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, hari Kamis.
Menurut Meutya, kegagalan pemerintah untuk membackup data yang vital merupakan bukti dari ketidaktahuan dan kesalahan strategis yang serius. “Ketidakmampuan untuk mengembalikan data yang hilang tidak hanya menimbulkan kerugian besar, tetapi juga menunjukkan bahwa ini bukan hanya masalah tata kelola yang buruk, melainkan kebodohan dalam pengelolaan sistem,” tegas Meutya.
Pihak Kominfo dan BSSN tidak dapat mengelak dari fakta bahwa mereka tidak memiliki backup yang memadai untuk melindungi data dari serangan siber. Akibatnya, ratusan kementerian dan lembaga mengalami gangguan layanan publik yang signifikan.
Dalam tanggapannya, Kepala BSSN Letjen (Purn) Hinsa Siburia mengakui bahwa ada kekurangan dalam tata kelola sistem keamanan informasi. “Kami mengakui kelemahan tersebut dan sedang melakukan evaluasi untuk mengatasi masalah ini,” ujar Hinsa.
Namun, penjelasan ini tidak menyenangkan Meutya, yang dengan tajam menegaskan bahwa masalah ini tidak hanya soal manajemen teknis, tetapi juga kebijakan strategis yang buruk. “Memiliki sistem data nasional tanpa backup yang memadai adalah bukti dari ketidaktahuan dan kurangnya keseriusan dalam menjaga keamanan informasi negara,” imbuhnya.
Serangan siber terhadap PDN pada 20 Juni 2024 menggunakan ransomware telah mengunci data di 282 kementerian dan lembaga pemerintah. Permintaan tebusan sebesar 8 juta dolar AS atau sekitar Rp131 miliar untuk membuka data yang terenkripsi menunjukkan tingkat seriusnya kejadian ini.
Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, menyatakan bahwa saat ini pemerintah tengah fokus untuk memulihkan layanan di 44 kementerian dan lembaga yang memiliki backup data. “Prioritas kami adalah untuk memulihkan layanan yang berdampak langsung pada publik,” ungkap Semuel dalam rapat Komisi I DPR.
Meski demikian, Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP), menegaskan bahwa belum ada rincian jelas mengenai lembaga mana yang akan diprioritaskan dalam proses pemulihan. “Kami berharap dapat memulihkan setidaknya 18 layanan per akhir Juni 2024,” katanya.
Kelemahan dalam pengelolaan dan perlindungan data nasional menjadi sorotan utama dalam rapat DPR hari ini, yang menunjukkan eskalasi kerentanan sistem informasi pemerintah yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam keamanan data publik.
Baca juga: KPK Panggil Sekjen PDIP ke Gedung Merah Putih, Apa Kaitan Hasto Kristiyanto dalam Kasus Suap?
Sumber: Tribun.
