Infopenguasa.com – Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih, Prabowo Subianto, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, Prabowo hadir di Markas Besar (Mabes) Polri, Jakarta Selatan, untuk menerima tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri. Acara penyematan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Mabes Polri pada Kamis, 20 Juni 2024. Penyematan tanda kehormatan itu langsung dilakukan oleh Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Prabowo tiba di Mabes Polri sekitar pukul 14.24 WIB dan disambut langsung oleh Jenderal Sigit. Mereka berjalan bersama di atas karpet merah yang tergelar di depan gedung. Namun, prosesi penyematan dilakukan secara tertutup tanpa kehadiran media. Acara ini hanya disaksikan oleh sejumlah pejabat utama Mabes Polri, membuat publik bertanya-tanya mengenai transparansi dari acara tersebut.
Penghargaan Bintang Bhayangkara Utama merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan kepada individu yang dianggap berjasa besar dalam kemajuan dan pengembangan Polri. Dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2012, disebutkan bahwa penghargaan ini terdiri dari tiga kelas: Bintang Bhayangkara Utama, Bintang Bhayangkara Pratama, dan Bintang Bhayangkara Nararya.
Penyematan penghargaan kepada Prabowo ini memicu berbagai reaksi dan pertanyaan dari publik. Banyak yang mempertanyakan apakah penghargaan ini benar-benar didasarkan pada kontribusi Prabowo terhadap Polri atau lebih karena pertimbangan politis mengingat posisinya sebagai presiden terpilih.
Salah satu kritikus yang tidak ingin disebutkan namanya menyatakan, “Penghargaan ini seharusnya diberikan secara transparan dan dapat dipantau oleh media. Penyelenggaraan yang tertutup menimbulkan pertanyaan mengenai motivasi di balik pemberian penghargaan ini.”
Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo tentu memiliki peran penting dalam keamanan nasional. Namun, banyak pihak yang mempertanyakan kontribusi spesifiknya terhadap Polri yang menjadi alasan di balik penghargaan ini.
Seorang pengamat politik dari sebuah universitas ternama di Jakarta mengungkapkan, “Ini adalah langkah yang sangat politis. Prabowo baru saja terpilih sebagai presiden, dan sekarang dia menerima penghargaan tertinggi dari Polri. Ini bisa dilihat sebagai bentuk dukungan institusional yang sangat strategis.”
Reaksi masyarakat terhadap pemberian penghargaan ini pun beragam. Beberapa mendukung langkah ini dengan alasan bahwa Prabowo memang pantas mendapatkannya mengingat perannya dalam menjaga stabilitas keamanan negara. Namun, tak sedikit pula yang skeptis dan merasa bahwa penghargaan ini tidak lebih dari sebuah langkah politis yang tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Pemberian tanda kehormatan Bintang Bhayangkara Utama kepada Prabowo Subianto menimbulkan kontroversi dan perdebatan di kalangan masyarakat. Transparansi dan motivasi di balik pemberian penghargaan ini menjadi sorotan utama. Apakah ini benar-benar penghargaan atas jasa-jasanya, ataukah ini adalah langkah politis yang bertujuan memperkuat posisinya sebagai presiden terpilih? Hanya waktu yang bisa menjawab, tetapi keraguan dan pertanyaan yang muncul dari masyarakat tetap menjadi catatan penting dalam proses demokrasi di Indonesia.
Dengan situasi ini, sangat penting bagi institusi seperti Polri untuk menjaga independensi dan transparansi dalam setiap langkah dan keputusannya. Publik berharap agar penghargaan seperti ini diberikan berdasarkan merit dan kontribusi nyata, bukan karena kepentingan politik semata. Sebagai masyarakat, kita perlu terus mengawasi dan mengkritisi setiap langkah pemerintah dan institusi negara demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan transparan.
Baca juga: KPK Panggil Sekjen PDIP ke Gedung Merah Putih, Apa Kaitan Hasto Kristiyanto dalam Kasus Suap?
Sumber: Detik.
