Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu, 14 Desember 2025. Rapat tersebut dilaksanakan setelah Presiden melakukan kunjungan langsung ke wilayah terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Pertemuan ini menjadi bagian dari langkah evaluasi pemerintah terhadap penanganan bencana sekaligus persiapan nasional menghadapi libur akhir tahun.
Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa rapat di Hambalang berfungsi sebagai forum evaluasi menyeluruh. Selain itu, Presiden memanfaatkan pertemuan tersebut untuk menegaskan kembali arahan strategis kepada para menteri terkait respons negara dalam situasi darurat serta agenda jangka pendek pemerintah. Presiden menekankan pentingnya kecepatan, ketepatan, dan koordinasi lintas kementerian agar kebijakan yang diputuskan dapat segera dirasakan masyarakat.
Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih hadir dalam rapat tersebut. Di antaranya Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, serta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto. Selain itu, beberapa menteri lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan penanganan bencana, transportasi, dan logistik turut mengikuti pertemuan.
Dalam pembahasan utama, Presiden secara khusus meminta percepatan penanganan bencana di wilayah Sumatera yang terdampak cukup luas. Fokus utama diarahkan pada pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Presiden menilai pemenuhan kebutuhan dasar, terutama tempat tinggal yang layak, menjadi langkah awal penting dalam proses pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak bencana.
Arahan tersebut juga mencakup penyederhanaan proses dan peningkatan koordinasi di lapangan. Presiden meminta agar seluruh kementerian dan lembaga terkait dapat bergerak serempak, sehingga pembangunan hunian tidak terkendala persoalan teknis maupun administratif. Pemerintah menargetkan proses pembangunan dapat berjalan cepat tanpa mengabaikan aspek keamanan dan kelayakan.
Selain hunian, pemulihan infrastruktur menjadi perhatian utama dalam rapat tersebut. Presiden memerintahkan penambahan alat berat secara maksimal untuk membuka kembali akses jalan yang rusak akibat banjir dan longsor. Akses transportasi dinilai sebagai kunci utama agar bantuan kemanusiaan, logistik, dan layanan kesehatan dapat menjangkau seluruh wilayah terdampak tanpa hambatan berarti.
Sejalan dengan arahan Presiden, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa pengerahan alat berat merupakan kebutuhan paling mendesak. Menurutnya, banyak jalur transportasi yang mengalami kerusakan parah sehingga menghambat distribusi bantuan. Tanpa akses jalan yang memadai, upaya penanganan bencana tidak dapat berjalan optimal meskipun ketersediaan bantuan mencukupi.
Lebih lanjut, rapat di Hambalang juga membahas kesiapan pemerintah dalam menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat pada libur akhir tahun. Presiden meminta agar sektor transportasi, energi, dan logistik berada dalam kondisi siap. Pemerintah diminta memastikan kelancaran arus perjalanan, menjaga stabilitas pasokan energi, serta mengantisipasi potensi gangguan yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat selama periode libur panjang.
Dalam konteks yang lebih luas, pertemuan tersebut mencerminkan upaya pemerintah menjaga keseimbangan antara penanganan bencana dan pengelolaan agenda nasional rutin. Presiden menekankan bahwa kehadiran negara harus dirasakan secara nyata oleh masyarakat terdampak, tanpa mengabaikan kewajiban pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional dan pelayanan publik.
Rapat di Hambalang juga menunjukkan pendekatan kepemimpinan Presiden yang menitikberatkan pada evaluasi langsung berbasis kondisi lapangan. Hasil kunjungan ke daerah terdampak dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan lanjutan. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan setiap keputusan yang diambil mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat serta mempercepat proses pemulihan pascabencana.
Secara keseluruhan, rapat bersama para menteri Kabinet Merah Putih ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani bencana alam secara cepat dan terkoordinasi. Di saat yang sama, pemerintah berupaya memastikan kesiapan nasional menjelang akhir tahun tetap terjaga, sehingga masyarakat dapat menjalani aktivitas dan libur akhir tahun dengan aman dan nyaman.
