Infopenguasa.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyampaikan kritik tajam terhadap perdebatan publik yang terus bergulir mengenai isu ijazah. Menurutnya, wacana tersebut tidak relevan dan tidak memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa, terutama di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik global yang semakin kompleks.
Pernyataan itu disampaikan Luhut saat menghadiri peluncuran Yayasan Padi Kapas Indonesia di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, pada Senin (28/7/2025). Ia menilai perdebatan terkait ijazah hanya akan memperkeruh situasi tanpa memberikan solusi konkret untuk pembangunan nasional.
“Kita masih sibuk bicara soal ijazah, padahal yang dibutuhkan negara ini adalah gagasan dan kerja nyata,” tegas Luhut. Ia menambahkan bahwa seorang intelektual seharusnya menyumbang pemikiran strategis, bukan terjebak dalam polemik yang menurutnya tidak bermutu.
Walaupun tidak menyebut nama, isu ijazah yang dimaksud diduga merujuk pada tudingan terhadap Presiden ke-7 Indonesia. Luhut memilih untuk tidak menanggapi detail isu tersebut, namun menekankan pentingnya fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan penguatan institusi pendidikan.
“Apa sih arti ijazah itu? Saya pun lupa menaruh ijazah saya di mana. Yang penting adalah kontribusi nyata yang kita berikan bagi negara ini,” ujarnya.
Luhut juga menyayangkan masih banyaknya tokoh publik yang tidak menggunakan nalar sehat dalam menyikapi berbagai isu nasional. Ia mencontohkan ketegangan bersenjata antara Thailand dan Kamboja yang baru-baru ini terjadi, sebagai ancaman nyata di kawasan Asia Tenggara yang seharusnya menjadi perhatian bersama.
“Di saat negara tetangga menghadapi konflik bersenjata, kita justru sibuk memperdebatkan hal-hal yang tidak esensial. Ini menunjukkan betapa kita kurang memanfaatkan akal sehat,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa dunia saat ini tengah menghadapi ketidakpastian ekonomi global, termasuk dampak kebijakan tarif dari Amerika Serikat yang masih belum terlihat secara menyeluruh. Dalam situasi seperti itu, menurutnya, Indonesia harus bersatu menjaga stabilitas dalam negeri.
Dewan Ekonomi Nasional, kata Luhut, telah melakukan sejumlah kajian untuk mengantisipasi risiko global. Namun, ia menilai hasil kajian tersebut tidak akan efektif tanpa dukungan sikap kolektif dari seluruh elemen masyarakat.
“Kita tidak bisa memprediksi secara pasti kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Tapi kita bisa menguatkan ketahanan nasional jika kita tidak terpecah oleh isu-isu yang tidak penting,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Luhut mengajak masyarakat untuk tidak terjebak dalam perdebatan yang hanya menimbulkan kegaduhan. Ia menegaskan bahwa perbedaan pendapat adalah hal wajar, namun hendaknya tidak dijadikan alasan untuk saling menjatuhkan.
“Berbeda pandangan boleh, tapi jangan sampai melupakan akal sehat dan semangat membangun negeri,” pungkasnya.
