Infopenguasa.com – Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Adang Daradjatun mengungkapkan adanya dugaan perputaran dana terkait judi online di lingkungan DPR yang mencapai angka fantastis, yakni Rp1,9 miliar. Pernyataan ini disampaikan Adang pada Selasa (2/7/2024), berdasarkan laporan yang diterima dari Ketua Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online, Hadi Tjahjanto.
“Angkanya Rp1,926 miliar,” jelas Adang. Jumlah tersebut menjadi sorotan utama dalam upaya pemberantasan aktivitas ilegal di lingkungan pemerintahan.
Adang menambahkan bahwa sebanyak 60 orang yang terlibat dalam aktivitas ini terdiri dari 58 staf anggota dewan dan karyawan, serta dua anggota DPR. “Yang pasti hanya dua anggota DPR dan statusnya terduga, ya. Kita akan klarifikasi. Kalau anggota, dalam arti bukan anggota DPR tapi orang yang bekerja di lingkungan DPR sebanyak 58 orang,” terangnya lebih lanjut.
Identitas dua anggota DPR yang diduga terlibat belum diungkap karena pihak MKD masih melakukan klarifikasi dan pendalaman terhadap laporan dari Satgas Pemberantasan Judi Online tersebut.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh mengemukakan bahwa terdapat 82 anggota DPR RI yang diduga terlibat dalam judi online. Pernyataan Pangeran ini menambah dimensi baru dalam kasus yang sedang ditelusuri oleh MKD.
“PPATK akan menjelaskan lebih lanjut soal kasus ini,” kata Pangeran, Kamis (27/6/2024). Menurutnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) akan segera menyampaikan penjelasan mengenai keterlibatan anggota DPR dalam judi online.
Kasus ini menarik perhatian publik, termasuk permintaan dari Ketua DPR Puan Maharani yang mendesak MKD untuk segera membeberkan identitas dua anggota DPR yang diduga terlibat. “Masyarakat perlu mengetahui siapa saja yang terlibat dalam kasus ini,” ujar Puan.
Sementara itu, Adang menegaskan bahwa pihaknya akan menjalankan proses klarifikasi secara transparan dan adil. “Kami akan memastikan bahwa setiap informasi yang diterima diverifikasi dengan seksama,” tambahnya.
MKD berencana untuk memanggil dua anggota DPR yang diduga terlibat untuk klarifikasi dalam waktu dekat. Proses ini diharapkan dapat memberikan kejelasan lebih lanjut dan memastikan bahwa tindakan tegas akan diambil jika ditemukan bukti keterlibatan.
Adang menegaskan pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi DPR. “Kami tidak akan mentolerir tindakan yang merusak nama baik DPR,” tegasnya.
Kasus ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Publik mengharapkan adanya langkah konkret dan tegas dari pihak berwenang dalam menangani kasus ini.
Selain itu, keterlibatan PPATK dalam penelusuran transaksi keuangan diharapkan dapat mengungkap lebih banyak detail mengenai aliran dana yang terkait dengan aktivitas judi online. “Kami akan bekerja sama dengan PPATK untuk memastikan setiap langkah yang diambil berdasarkan bukti yang kuat,” ujar Adang.
Kasus dugaan perputaran dana judi online di lingkungan DPR ini menjadi ujian bagi integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Dengan adanya komitmen dari MKD dan kerja sama dengan PPATK, diharapkan kasus ini dapat diungkap dengan transparan dan adil. Masyarakat menunggu langkah nyata dan tindakan tegas dari pihak berwenang untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu.
Seiring dengan perkembangan kasus ini, publik berharap bahwa keadilan dapat ditegakkan dan integritas DPR sebagai lembaga legislatif tetap terjaga. Kasus ini juga menjadi pengingat akan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap aktivitas ilegal yang dapat merusak citra dan kredibilitas institusi pemerintahan.
Baca juga: Tanda Kehormatan Tertinggi, Prabowo Subianto Terima Penghargaan Bintang Bhayangkara Utama dari Polri
Sumber: Kompas.
