InfoPenguasa.com – Utang pemerintah Indonesia mencatatkan rekor tertinggi di awal tahun 2024, mencapai angka yang mengkhawatirkan sebesar Rp 8.253,09 triliun. Hal ini menimbulkan kekhawatiran serius terutama jika dilihat dari segi penerimaan pajak yang tidak sejalan. Para pengamat ekonomi menyoroti bahwa pertumbuhan utang pemerintah jauh melampaui pertumbuhan penerimaan pajak, menciptakan ketidakseimbangan yang merugikan stabilitas ekonomi negara.
Rasio pajak Indonesia masih terjebak dalam kisaran 10 persen, menunjukkan belum adanya perbaikan yang signifikan. Sektor informal yang besar di Indonesia menjadi salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan rasio pajak. Ketidakmampuan untuk menggali potensi pajak secara optimal dari sektor informal telah menghasilkan pertumbuhan yang tidak memadai dalam pendapatan pajak negara.
Kementerian Keuangan memberikan penjelasan terkait situasi ini. Meskipun rasio utang pada Januari 2024 masih berada di bawah batas aman sebesar 60% dari PDB, namun hal ini tidak bisa diabaikan begitu saja. Faktanya, perkembangan ini menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi mungkin akan mewariskan beban utang yang lebih berat kepada generasi mendatang.
Perlu dicatat bahwa ketika Jokowi mulai menjabat pada tahun 2014, ia telah menerima warisan utang sebesar Rp 2.608 triliun dari Presiden sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, harapan untuk mengurangi utang tersebut telah ternoda dengan kenyataan bahwa utang terus bertambah secara signifikan di bawah kepemimpinan Jokowi.
Dalam konteks politik, rekor utang pemerintah ini juga memunculkan pertanyaan tentang efektivitas kebijakan ekonomi yang diterapkan selama ini. Beberapa pihak menyoroti bahwa pemerintahan seharusnya lebih fokus pada pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, daripada hanya mengandalkan peningkatan pengeluaran untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang terkadang diragukan manfaatnya.
Kondisi ini memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat akan dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi negara. Aktivis masyarakat sipil menekankan bahwa pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah ini sebelum terlambat.
Pertumbuhan mencapai rekor tertinggi di era Jokowi menunjukkan tantangan yang signifikan bagi stabilitas ekonomi negara. Dengan jumlah yang terus bertambah namun pertumbuhan penerimaan pajak yang stagnan, keberlanjutan kebijakan ekonomi menjadi sorotan utama. Langkah-langkah yang tepat perlu segera diambil!
Baca juga: Pemerasan dan Gratifikasi: SYL Mantan Menteri Pertanian Dituntut Rp85 Miliar
Sumber: Kompas.
