Info Penguasa – Amir Mahmud, Akademisi Ulama Surakarta, Universitas Nahdlatul, menyoroti kelompok radikal yang memanfaatkan momentum menjelang pemilihan umum 2024 untuk merusak persatuan bangsa dengan menciptakan konflik rasial, agama, antar ras dan antar golongan atau SARA dan politik identitas. dalam masyarakat.
“Sekarang ini hal seperti SARA itu kembali dimunculkan oleh kelompok-kelompok itu, jadi sudah ada potensi itu dan tokoh-tokohnya sudah ada yang muncul meskipun yang lain masih merayap,” tutur Amir Mahmud dalam keterangannya, Selasa (13/9/2022).
Menurutnya, benih-benih seperti konflik SARA dan politik identitas sudah mulai ditaburkan kembali untuk menggoyahkan negara yang berlandaskan Pancasila jelang pemilukada.
Konflik sekecil apa pun bisa menjadi peluang, yang dilihat oleh kelompok militan berpotensi mengangkat kembali khilafah dan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah menurut versi mereka, kata dosen pascasarjana program magister Pendidikan Agama Islam UNU ini.
Untuk itu, ia menilai pentingnya gotong royong dalam mewujudkan deterrence masyarakat terhadap isu dan aksi provokatif
“Mereka itu selalu mencari kesempatan atau ruang yang bisa memperoleh atau meraih yang mana di situ nantinya akan bisa terwujud suatu konflik. Tentunya saat ini gerakan untuk mengganti (bentuk negara) dengan sistem kekhilafahan ini akan selalu digaungkan,” ungkap Direktur Amir Mahmud Center yang bergerak dalam bidang kajian Kontra-Narasi dan Ideologi dari paham radikal terorisme ini.
Oleh karena itu,ia menilai pentingnya peran bersama guna mewujudkan daya tangkal masyarakat dari provokasi isu dan aksi yang menimbulkan konflik perpecahan, demi menjaga stabilitas, toleransi, dan harmoni dalam lingkungan berbangsa bernegara dengan cara menanamkan nilai moderasi beragama dan wawasan kebangsaan.
Baca Juga : Konflik Dalam PPP Tidak Ganggu Verifikasi Administrasi Partai Politik di KPU
“Seperti selama ini BNPT sebagai lembaga yang telah menjalin kerja sama dengan berbagai unsur masyarakat dalam membuat narasi, itu saya pikir harus sudah lebih mengarah kepada pelatihan-pelatihan kepada para stakeholder terkait, lalu untuk segera disosialisasikan,” ujarnya.
Amir Mahmud mengharapkan pelatihan BNPT ini tidak hanya pada pertemuan atau sosialisasi, namun juga dimunculkan (diterapkan) di tengah kehidupan masyarakat sehingga bisa diharapkan membawa hasil yang riil dan benar-benar efektif mengantisipasi semua gerakan kelompok radikal.
“Terutama kalau kita kaji pada hari ini. Misalkan, peranan dosen dari pendidikan agama atau universitas yang berkaitan dengan keagamaan dengan masalah moderasi beragama. Tentunya hal ini adalah untuk mengendurkan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok radikal itu semua di lingkungan masyarakat,” jelasnya.
Amir Mahmud juga berpesan kepada semua pihak, khususnya para tokoh dan organisasi masyarakat yang moderat, untuk senantiasa berusaha merangkul umat agar memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara serta pemahaman agama yang moderat sehingga dapat terhindar dari segala bentuk konflik dan provokasi yang mengarah kepada radikalisme.
“Ini bukan persoalan salah satu agama, tetapi juga di seluruh agama. Itu juga merupakan suatu potensi tentang perkara radikal itu. Jangan sampai kita disibukkan dengan suatu urusan perpecahan yang tidak pernah berhenti. Oleh karena itulah, kita harus pahami pemahaman kebersamaan ini,” tuturnya.
Baca Juga : Presiden Tiga Periode Jerumuskan Jokowi Pada Kekuasaan Absolut Otoriter
Dapatkan informasi terupdate berita polpuler harian dari infopenguasa.com Untuk kerjasama lainya bisa kontak email tau sosial media kami lainya.
