Infopenguasa.com – Sejumlah partai politik mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan lima anggota DPR RI setelah gelombang demonstrasi yang melanda beberapa kota. Keputusan tersebut dipicu oleh ucapan maupun tindakan sejumlah anggota dewan yang dinilai menyinggung perasaan publik.
Partai NasDem menjadi salah satu yang pertama mengumumkan sikap. Ketua Umum Surya Paloh bersama Sekjen Hermawi Taslim menandatangani surat keputusan resmi pada Minggu (31/8/2025). Dalam dokumen itu disebutkan bahwa mulai Senin (1/9/2025), Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dinonaktifkan dari keanggotaan DPR RI Fraksi NasDem.
Langkah ini diambil setelah muncul pernyataan dari kader partai yang dianggap melukai hati masyarakat. NasDem menegaskan, aspirasi rakyat harus menjadi arus utama perjuangan politik, sehingga penyimpangan dari nilai tersebut tidak dapat ditoleransi. Sahroni sebelumnya telah dicopot dari jabatan Wakil Ketua Komisi III DPR dan ditempatkan di Komisi I, sedangkan Nafa Urbach menjabat sebagai Bendahara Fraksi di Komisi IX DPR.
Tidak hanya NasDem, Partai Amanat Nasional (PAN) juga mengambil tindakan serupa. Dua anggotanya, yakni Eko Hendro Purnomo atau Eko Patrio dan Surya Utama atau Uya Kuya, dinonaktifkan dari Fraksi PAN DPR RI. Viva Yoga, salah satu pimpinan PAN, menyampaikan keputusan ini berlaku efektif mulai 1 September 2025.
Pernyataan itu disampaikan setelah video Eko Patrio dan Uya Kuya berjoget di sidang tahunan MPR viral di media sosial. Aksi tersebut menimbulkan reaksi keras dari publik yang menilai sikap anggota dewan kurang sensitif di tengah situasi masyarakat yang tengah bergejolak. Kedua politisi itu pun telah menyampaikan permintaan maaf terbuka kepada masyarakat Indonesia melalui media sosial masing-masing. Mereka berjanji akan memperbaiki sikap dan lebih berhati-hati dalam menjalankan peran sebagai wakil rakyat.
Sementara itu, Partai Golkar juga menonaktifkan salah satu kader seniornya, Adies Kadir, yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029. Sekjen Partai Golkar, Sarmuji, menegaskan keputusan ini berkaitan dengan disiplin dan etika anggota dewan. Menurutnya, partai harus tetap berpegang pada aspirasi rakyat sebagai fondasi perjuangan politik.
Nama Adies Kadir sebelumnya mencuat setelah menyampaikan adanya kenaikan beberapa tunjangan DPR, termasuk tunjangan beras dan transportasi. Pernyataan tersebut memicu protes publik karena dinilai tidak peka terhadap kondisi masyarakat. Namun, sehari kemudian Adies mengklarifikasi dan menyatakan bahwa informasi yang disampaikannya keliru setelah dicek ulang dengan sekretariat DPR.
Dengan demikian, total lima anggota DPR dari tiga partai besar resmi dinonaktifkan. Keputusan ini menjadi sorotan publik sekaligus menunjukkan sikap partai politik dalam merespons dinamika yang berkembang. Meski demikian, langkah tersebut masih menimbulkan diskusi di tengah masyarakat mengenai konsistensi partai dalam menjaga kepercayaan rakyat.
Situasi ini juga memberi sinyal kuat bahwa partai politik mulai lebih berhati-hati dalam menyikapi perilaku kadernya. Publik berharap tindakan tegas tersebut bukan sekadar respons sesaat, melainkan upaya nyata untuk membangun kembali kepercayaan yang sempat terkikis akibat pernyataan maupun tindakan kontroversial para wakil rakyat.
