Infopenguasa.com – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kebijakan baru terkait pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pemerintah kini membuka peluang bagi warga negara asing (WNA) untuk menjadi pimpinan di perusahaan pelat merah. Kebijakan tersebut diambil sebagai upaya meningkatkan daya saing BUMN di tingkat internasional.
Prabowo mengatakan, regulasi mengenai penunjukan pimpinan BUMN telah ia ubah. Meski tidak merinci aturan yang dimaksud, ia menegaskan bahwa kesempatan bagi ekspatriat kini terbuka. Menurutnya, pengelolaan perusahaan negara harus mengedepankan standar global dan dijalankan secara profesional.
Dalam agenda diskusi di Jakarta, Prabowo menekankan pentingnya sumber daya manusia dengan keahlian kelas dunia. Ia juga meminta agar proses bisnis BUMN dijalankan sesuai standar internasional. Pemerintah berharap formasi kepemimpinan yang tepat dapat membawa perusahaan pelat merah menjadi pemain utama dalam persaingan global.
Pemerintah juga memberikan mandat kepada Danantara sebagai pengelola investasi BUMN untuk memperkuat kualitas talenta. Chief Investment Officer Danantara, Pandu Patria Sjahrir, menyebut bahwa kebijakan tersebut telah dimasukkan ke dalam revisi aturan terkait BUMN. Ia menyampaikan langkah ini penting agar perusahaan-perusahaan negara dapat berkembang lebih agresif di pasar global.
Pandu menegaskan bahwa penggunaan tenaga asing bukan menjadi prioritas utama. Menurutnya, talenta lokal tetap menjadi fokus. Ia menambahkan bahwa WNA hanyalah opsi terakhir jika kebutuhan kompetensi tidak dapat dipenuhi oleh putra-putri terbaik Indonesia maupun diaspora.
Praktik penunjukan pimpinan asing juga disebut sudah mulai diterapkan di sejumlah BUMN. Salah satu contoh terbaru adalah restrukturisasi manajemen Garuda Indonesia. Maskapai nasional tersebut menunjuk dua ekspatriat sebagai direktur yang membidangi transformasi hingga keuangan. Mereka dinilai memiliki jam terbang panjang dalam industri penerbangan internasional sehingga diharapkan dapat memperkuat kinerja perusahaan.
Langkah pemerintah membuka peluang bagi pimpinan asing di BUMN memunculkan beragam pandangan. Di satu sisi, kebijakan ini dinilai bisa mempercepat transfer pengetahuan dan membuka ruang pembelajaran dari praktisi global. Di sisi lain, sebagian pihak menilai pemerintah perlu tetap memastikan bahwa kepentingan nasional menjadi prioritas utama.
Meski begitu, pemerintah menegaskan bahwa arah kebijakan BUMN tidak berubah. Transformasi bisnis dan peningkatan nilai perusahaan tetap menjadi fokus utama. Dengan masuknya talenta dari berbagai negara, pemerintah berharap BUMN mampu bersaing lebih efektif di pasar regional maupun internasional.
Ke depan, proses seleksi pimpinan BUMN akan diarahkan pada kompetensi, rekam jejak, serta integritas. Pemerintah juga disebut akan terus mendorong peningkatan kualitas SDM lokal agar memiliki kesempatan yang sama dalam persaingan global. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi besar transformasi ekonomi nasional yang tengah dijalankan.
Dengan perubahan regulasi ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat penguatan tata kelola BUMN. Indonesia diharapkan mampu melahirkan perusahaan pelat merah yang tidak hanya sigap menghadapi persaingan domestik, tetapi juga siap menjadi pemain kuat di tingkat dunia.
