Infopenguasa.com – Keputusan keluarga Wali Kota Bekasi mengungsi ke hotel saat banjir melanda kota tersebut menuai beragam tanggapan publik. Menyikapi hal itu, Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi, mengingatkan seluruh kepala daerah agar lebih peka terhadap kondisi masyarakat yang terdampak bencana.
“Kepada seluruh pejabat di manapun berada, mari kita bersama-sama merasakan apa yang dialami masyarakat. Ketika warga mengalami musibah, sudah seharusnya pejabat dan keluarganya berada di tengah mereka,” ujar Dedi dalam keterangannya di Kantor BPK RI Jawa Barat, Bandung, Rabu (5/3/2025).
Dedi menjelaskan bahwa terkait sanksi terhadap Wali Kota Bekasi beserta istrinya bukan merupakan kewenangan pemerintah provinsi, melainkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kendati demikian, ia menegaskan bahwa sebagai gubernur, dirinya dapat memberikan teguran serta pembinaan kepada kepala daerah yang bersangkutan.
“Secara aturan, sanksi merupakan wewenang Kemendagri karena SK (Surat Keputusan) kepala daerah ada di tangan mereka. Namun, sebagai gubernur, saya berhak memberikan teguran. Melalui media ini, saya menegur istri Wali Kota Bekasi agar dapat mengubah sikapnya. Jabatan publik adalah amanah yang diberikan masyarakat untuk melayani mereka,” tegas Dedi.
Ia juga menekankan bahwa setiap kepala daerah dan keluarganya seharusnya berperan aktif dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di wilayahnya, terutama saat bencana alam melanda. Menurutnya, pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki tanggung jawab moral untuk berada di garda terdepan dalam membantu warga.
Sebelumnya, publik menyoroti keputusan istri Wali Kota Bekasi, Wiwiek Hargono, yang mengungsi ke hotel berbintang empat ketika banjir melanda kota tersebut pada 3-4 Maret 2025. Kediamannya terdampak luapan Kali Bekasi, sementara delapan dari 12 kecamatan di Bekasi mengalami genangan air.
Video Wiwiek mengungsi ke hotel menjadi viral di media sosial dan menuai kritik tajam dari warganet. Banyak pihak menilai bahwa sebagai istri pejabat daerah, ia seharusnya menunjukkan empati dengan tetap berada di tengah warga yang terdampak banjir.
Kejadian ini menambah sorotan terhadap respons pemerintah daerah dalam menangani bencana. Publik menuntut agar pejabat lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kenyamanan pribadi. Dalam situasi darurat seperti banjir, langkah-langkah penanganan yang cepat dan kehadiran pemimpin di lapangan sangat dibutuhkan untuk memberikan solusi nyata bagi warga yang terdampak.
Polemik ini menjadi pengingat bagi seluruh pejabat daerah agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan, terutama dalam kondisi bencana. Masyarakat berharap agar pemimpin daerah dapat lebih mendekatkan diri kepada rakyat dan berkontribusi langsung dalam menghadapi situasi sulit yang mereka alami.
