InfoPenguasa.com – Pergantian Kepala BIN atau Badan Intelijen Negara yang dilakukan menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mengundang sorotan publik. Budi Gunawan, yang telah menjabat Kepala BIN selama beberapa periode, digantikan oleh Muhammad Herindra. Meskipun Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pergantian ini hanya soal administrasi, banyak pihak mempertanyakan alasan sebenarnya di balik keputusan ini.
Jokowi menjelaskan bahwa pergantian dilakukan untuk memastikan kelancaran proses pelantikan kabinet baru. “Oh itu administrasi aja. Administrasi artinya karena kepala BIN yang baru ini akan dilantik bersama-sama dengan menteri pada tanggal 21 (Oktober),” ujar Jokowi di hadapan wartawan di Asahan, Sumatera Utara, pada Rabu (16/10/2024).
Namun, pernyataan ini tampak tidak cukup meyakinkan bagi sejumlah pengamat politik. Pergantian seorang tokoh penting seperti Kepala BIN, apalagi di saat transisi kepemimpinan, tentu menimbulkan spekulasi tentang adanya manuver politik di baliknya. Apalagi, Jokowi sendiri mengakui adanya diskusi dengan Prabowo mengenai pergantian ini, dan menyebut bahwa Prabowo secara langsung meminta pergantian tersebut. “Dan kita juga telah berbicara dengan pak Prabowo, itu atas permintaan dari Pak Prabowo,” tambahnya.
Langkah ini menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa seorang presiden terpilih seperti Prabowo, yang belum dilantik secara resmi, sudah bisa menentukan pergantian pucuk pimpinan di lembaga sekelas BIN? Ini memunculkan kekhawatiran mengenai campur tangan politik yang terlalu dini dalam urusan negara, padahal masa pemerintahan Jokowi belum sepenuhnya berakhir.
Baca juga: Cagub Pramono Anung Janjikan Kenaikan Gaji Guru Honorer Setara UMR Jakarta
Herindra, sebagai calon tunggal Kepala BIN, tetap harus menjalani fit and proper test di DPR. Uji kelayakan ini dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, pada Selasa (16/10/2024). Namun, proses ini banyak dipandang sebagai formalitas belaka. Hasilnya pun sudah dapat diprediksi sebelumnya, di mana Herindra dinyatakan lolos uji kelayakan dan segera akan dilantik setelah Prabowo resmi menjabat presiden.
“Ya alhamdulillah kami baru saja Pimpinan DPR bersama dengan tim, tim perwakilan dari semua fraksi… telah sepakat bahwa Bapak Herindra menjadi satu-satunya calon Kepala BIN yang akan dilantik pada waktunya oleh Presiden Prabowo Subianto,” kata Puan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan.
Pernyataan Puan menegaskan bahwa segala proses terkait pergantian ini sudah disusun dengan rapi dan tanpa hambatan berarti. Padahal, seharusnya uji kelayakan dilakukan dengan lebih transparan dan kritis, mengingat pentingnya posisi Kepala BIN dalam menjaga stabilitas negara.
Posisi Kepala BIN memiliki peran sentral dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional, baik di dalam maupun luar negeri. Dalam pernyataan yang disampaikan Puan, ia berharap Kepala BIN yang baru dapat menjaga netralitas dalam menjalankan tugasnya. “Bagaimana sebagai tupoksinya BIN bisa bekerja secara netral… menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia ini tetap utuh,” tegasnya.
Namun, netralitas ini tampaknya masih menjadi pertanyaan besar. Mengingat adanya peran Prabowo dalam menentukan pengganti Budi Gunawan, apakah Kepala BIN yang baru benar-benar bisa menjalankan tugasnya tanpa intervensi politik? Kekhawatiran bahwa Herindra akan lebih mengutamakan kepentingan politik daripada kepentingan nasional tidak bisa diabaikan.
Selain itu, rekam jejak Herindra, yang sebagian besar kariernya berputar di dunia militer dan pertahanan, memicu kekhawatiran lain. Apakah ia akan mampu menyeimbangkan tugas-tugas intelijen yang memerlukan ketenangan dan kehati-hatian, atau justru akan membawa pendekatan militeristik dalam menjalankan tugasnya?
Pergantian ini mungkin terlihat sebagai langkah biasa dari sudut pandang administrasi. Namun, dengan keterlibatan Prabowo yang begitu besar dan adanya proses yang terkesan formalitas, banyak yang memandang ini lebih dari sekadar rotasi jabatan. Ke depan, publik akan terus memantau apakah Kepala BIN yang baru benar-benar bekerja demi keamanan negara atau justru demi kepentingan politik tertentu.
