Rapat paripurna pengesahan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sempat berujung cekcok antara PKS dan pimpinan DPR. Pasalnya, interupsi anggota DPR fraksi PKS, Fahmi Alaydroes, diabaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyayangkan sikap Puan mengabaikan interupsi anggota Dewan fraksi PKS. Menurutnya Puan seperti menunjukkan politik tirani mayoritas dalam rapat paripurna.
“Sangat disayangkan sekali interupsi saja ditolak. DPR itu tempat orang berkelahi ide. Tempat cekcok gagasan. Mestinya biarkan saja politisi PKS itu menyampaikan protesnya. Toh secara kuantitatif protes PKS tak penting, seperti buih di lautan karena mayoritas DPR sudah solid dukung pemerintah,” kata Adi saat dihubungi, Senin (08/11).
“Tapi secara kelembagaan, Puan sebagai Ketua DPR mestinya menunjukkan kehangatannya dengan berbagai protes dan diinterupsi. Dalam politik ini disebut ‘tirani mayoritas’. Suara yang paling banyak tak gubris yang sedikit,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Adi menilai sikap Puan ini ternyata bisa berdampak negatif pada dirinya yang digadang sebagai potensial capres 2024. Dia beralasan menolak interupsi merupakan persoalan serius dalam politik.
“Dari segi komunikasi politik kurang baik ke Puan sebagai sosok yang digadang potensial capres 2024. Feedback-nya bisa negatif karena Puan dinilai tak siap perang gagasan dengan dewan lain. Apalagi ini yang kedua kalinya. Publik tahu, interupsi PKS itu nggak penting dari segi jumlah, tak ada yang dukung juga, tapi menolak interupsi jadi persoalan serius dalam politik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Adi menyampaikan Puan juga terkesan belum sepenuhnya matang menjadi calon pemimpin di masa depan. Dia menyebut persoalan mengabaikan interupsi ini bisa berpengaruh pada citra politik Puan Maharani.
“Feedback-nya kurang baik. Puan dinilai belum sepenuhnya matang jadi calon pemimpin masa depan. Jika pun ingin menolak interupsi dewan PKS, mestinya bukan Puan yang pimpin sidang, tapi Wakil DPR yang lain demi menghindari bully publik. Buktinya, Puan kembali di-bully gara-gara ini. Terkesan sepele sebenarnya tapi dalam politik citra itu penting. Intinya, untuk kepentingan ke depan, Puan mesti menghindari sesuatu yang bisa memancing polemik dan kegaduhan. Sekecil apa pun itu,” ujarnya.
PKS dinilai oposisi ayam sayur
Persoalan interupsi ini ternyata juga dinilai berpengaruh pada PKS. Adi menyebut sikap PKS yang pada akhirnya meminta maaf terkait protes interupsinya diabaikan Puan menggambarkan lemahnya oposisi.
“Anehnya lagi, politisi PKS itu minta maaf ke Puan karena interupsi. Mau interupsi malah berujung minta maaf. Jadi oposisi kok malah kemayu, adem ayem, minta maaf. Mental oposisinya ayam sayur. Tak punya nyali. Luarnya saja judulnya oposisi dalamannya lemah gemulai. Kesannya yang salah justru politisi PKS ini karena telah interupsi,” ungkapnya.
Adi juga menyebut permintaan maaf Fahmi kepada Puan menunjukkan PKS hanya bernyali di media sosial. Seharusnya, kata dia, oposisi bernyali kuat, galak, dan tidak cuma teriak-teriak di luar kekuasaan.
“Oposisi mesti galak jangan tawadu. Oposisi itu bukan teriak-teriak di luar kekuasaan. Tapi butuh nyali yang strong, kekuatan gagasan, siap tanding ide dengan pendukung penguasa tak peduli jumlah mereka minimalis di parlemen. Beraninya di medsos doang. Giliran head to head di paripurna malah minta maaf,” sebutnya.
Permintaan maaf PKS dinilai jurus politik benamkan Puan-PDIP
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai ada maksud di balik permintaan maaf PKS usai terlibat cekcok dengan PDIP gegara interupsi anggota DPR F-PKS Fahmi Alaydroes diabaikan oleh Ketua DPR Puan Maharani. Formappi menyebut PKS sengaja minta maaf agar PDIP terlihat arogan dan otoriter.
“Dengan permintaan maaf PKS, mereka mau dicitrakan berlawanan. PKS santun, bijak, rendah hati. Sedangkan PDIP yang keukeuh membela sikap Puan yang cuek terhadap interupsi PKS memang terlihat arogan, otoriter,” kata peneliti Formappi, Lucius Karus, saat dihubungi, Selasa (09/11).
Lucius mengatakan memang secara aturan Puan bisa menentukan apakah menerima atau menolak interupsi. Meski demikian, dia menyebut itu bukan yang menjadi tujuan PKS meminta maaf.
“Tetapi kekuasaan itu justru yang mau dikritik karena digunakan tanpa kebijaksanaan seorang yang disebut pemimpin,” ucapnya.
Lebih lanjut, Lucius menilai PKS juga tengah memainkan jurus agar mendapat simpati publik. Di sisi lain, PKS juga bermaksud agar PDIP mendapat antipati publik.
“Maka lengkap sudah PKS memainkan jurus politik yang akan bisa mendapatkan simpati, sementara PDIP yang dengan mudah terlihat membela Puan secara membabi buta di hadapan fakta sikap Puan yang mengabaikan interupsi Alaydroes justru akan menuai antipati dari publik,” ujarnya.
Lucius mengatakan permintaan maaf PKS juga bisa bermakna sindiran politis. Menurutnya, PKS hendak menunjukkan sebagai seorang pemimpin seharusnya memiliki kebesaran jiwa dan kerendahan hati.
“Permintaan maaf PKS bisa saja dilihat sebagai sindiran politis juga untuk menegaskan apa yang sudah disampaikan di ruang paripurna,” ujarnya.
“PKS seolah-olah mau mengatakan, sebagai seorang pemimpin, seseorang (Puan) mesti mempunyai kebesaran jiwa dan kerendahan hati dalam memperlakukan sesama. Pemimpin jangan arogan, mengabaikan orang lain termasuk yang mengajukan interupsi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Lucius menyebut permintaan maaf PKS bukan menunjukkan lemahnya oposisi. Melainkan pandainya oposisi memainkan pencitraan politis.
“Jadi saya kira PKS sangat pandai memanfaatkan kesempatan untuk kepentingan pencitraan politis. Ini bukan soal oposisi yang kian lemah karena meminta maaf untuk sesuatu yang dianggap benar ketika interupsinya diabaikan Puan,” kata Lucius.
